Terus Dipaksakan, Kasus Jro Kepisah Kuasa Hukum Sebut P21 Mencurigakan

DENPASAR - Keluarga besar Jro Gde Kepisah, melalui kuasa hukum mereka Prof. Dr. Drs. Agung Ngurah Agung, SH, MH, CLA, dengan tegas menolak penetapan status P21 kepada Anak Agung Ngurah Oka dalam sengketa tanah warisan. 

Mereka menilai kasus ini memiliki banyak intrik yang dipaksakan yang dapat merugikan klien serta mencoreng prinsip keadilan.

Baca juga: KPK Nyatakan Berkas Perkara Tersangka Ade Yasin Dkk Lengkap

Menurut Agung, dasar hukum yang mendasari P21 ini dianggap mencurigakan dan dapat melukai rasa keadilan. 

"Dasar P21 ini ganjil dan berpotensi merusak keadilan yang harusnya dijunjung tinggi, " ujar Agung dalam konferensi pers Minggu (27/10/2024).

Baca juga: Propaganda LGBT Kian Masif, Bukhori Yusuf Dorong Pengesahan RUU KUHP

Agung mengkritik pihak penyidik yang dinilai belum memenuhi seluruh petunjuk jaksa sebelumnya. 

"Saya heran, apakah petunjuk jaksa saat P19 sudah terpenuhi? Ini penting, terutama untuk kasus tanah yang butuh penanganan cermat, " ujarnya.

Baca juga: Ahmad Doli: Semua Peraturan Perundang-undangan Alas Hukumnya Harus UUD 1945

Lebih lanjut, Agung menegaskan pentingnya asas kepemilikan tanah sebagai faktor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, apalagi tanah tersebut telah dikuasai turun-temurun hingga empat generasi, menunjukkan nilai historis yang kuat bagi keluarga Jro Gde Kepisah. 

Tanah itu pun, lanjutnya, telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), yang merupakan dokumen dengan kekuatan hukum tertinggi berdasarkan UUPA.

Baca juga: Konferensi Pers, Polresta Denpasar Amankan Pengguna Kendaraan yang Tidak Tertib Aturan

Selain itu, Agung menyebut surat dari Kejaksaan Agung yang menekankan perlunya bukti yang jelas sebelum melangkah lebih jauh. 

"Pelapor harus membuktikan hak atas tanah tersebut. Ini tugas aparat untuk cermat dan tidak terburu-buru, " tegasnya.

Baca juga: Johan Budi Tekankan Perbaikan Kinerja di Kanwil Kemenkumham Gorontalo

Keluarga Jro Gde Kepisah berharap proses hukum berjalan transparan dan adil, serta menghindari pengaruh pihak yang diduga terlibat mafia tanah. 

Menghubungi Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali, Putu Agus Eka Sabana Putra, menyebutkan perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) oleh penuntut umum, yang kemudian penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

"Saat ini penuntut umum sedang mempersiapkan surat dakwaan dan administrasi untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri, " ujarnya, senin (28/10/2024), melalui pesan elektronik.

Ia juga menginformasikan bahwa penuntut umun telah menyatakan berkas lengkap, sudah tentu alat bukti yang diperlukan untuk mendukung unsur pasal yang disangkakan sudah dipenuhi oleh penyidik.

"Tentang apakah alat bukti yang didapatkan, dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, nanti kita ikuti perkembangannya saat pembuktian di sidang pengadilan, " pungkasnya. (Ray)

Baca juga: Gugatan Mahasiswa UKI Ditolak oleh MK